Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Labuan Bajo, NTT. Foto : Nita/mr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengakui, bahwa Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memang harus mendapatkan perhatian khusus. Mengingat panjang runway atau landasan pacu sangat terbatas. Di samping itu, di ujung runway terdapat gunung, yang dapat menghambat proses lepas landas maupun mendarat. Ia yakin Pemerintah mampu menangani persoalan ini dengan baik.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Labuan Bajo, NTT, Jumat (24/1/2020). Dalam rangka meninjau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Komisi V DPR RI melakukan peninjauan infrastruktur Bandara Komodo sebagai bandara pendukung destinasi wisata Labuan Bajo, termasuk juga rencana penambahan perpanjangan runway.

“Kalau kita lihat, kondisi lapangan udara yang ada di sini memang kondisinya harus menjadi perhatian khusus, kenapa tidak? Karena panjang runway ini sangat terbatas, di sisi lain di ujungnya ini adalah gunung yang tinggi, maka dari itu saya yakin Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR akan menangani secara baik, karena dengan menurunkan bukit-bukit ini maka itu akan memperlancar perjalanan penerbangan,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, setelah dirinya mencermati rencana pengembangan Bandara Komodo, memang perlu dilakukan penambahan runway, karena Labuan Bajo adalah salah satu aspek pertumbuhan wisata nasional. Jika bicara anggarannya, Ridwan optimis di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, anggaran infrastruktur pasti akan mudah didapat tanpa harus mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

Terkait dengan KSPN, hal ini perlu didukung oleh Komisi V DPR RI. Soal regulasi yang mengatur KSPN, Ridwan mengaku sudah masuk kategori 5, artinya pasti akan dikaji bersama-sama, hanya saja menurutnya jika bicara regulasi tidak boleh disamaratakan dengan daerah-daerah lainnya. Mengingat masing-masing daerah memiliki kultur yang berbeda. Seperti Labuan Bajo dan Mandalika pasti memiliki kultur yang berbeda, namun dirinya meyakini Presiden beserta jajarannya pasti sudah memikirkan ini semua.

“Saya percaya bahwa Presiden punya visi yang bagus. Kemudian pembantu-pembantu Presiden termasuk Kementerian Pariwisata, PUPR, Kemenhub pasti akan terlibat secara menyeluruh. Kita juga tidak boleh skeptis terhadap Pemerintah. Toh Presiden Joko Widodo juga sedang melakukan pembangunan secara nasional. Kita lihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan sudah sangat positif, tinggal kita dorong bagaimana. Semua komisi yang ada di DPR RI terkait dengan persoalan wisata harusnya ikut serta memikirkan dan mendorong tentang laju pertumbuhan tata wisata yang ada di Indonesia,” dorongnya.

Labuan Bajo sendiri adalah salah satu wilayah yang ditetapkan dalam KSPN oleh Pemerintah. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menarik investasi baru, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan jumlah wisatawan dalam lima tahun ke depan. KSPN tersebut diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Manado Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di NTT.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati (F-PPP), dan sejumlah Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie (F-PDIP), Gatot Sudjito, Daniel Muttaqien, Ansar Ahmad, Hasan Basri Agus, Anang Susanto dari F-Golkar, Eddy Santana Putra dan Andi Iwan Darmawan Aras dari F-Gerindra, Soehartono (F-NasDem), Ruslan M.Daud dan Dedi Wahidi dari F-PKB, Lasmi Indaryani (F-Demokrat), serta Boyman Harun dan Athari Ghauthi Ardi dari F-PAN. (nt/sf)